Jumat, 04 Mei 2012

Pengendalian Internal dan Risiko Audit Kendali

Kasus : Pengendalian Internal yang baik mencegah lebih banyak defalkasi daripada yang ditemukan auditor yang baik

1.Untuk mendukung penilaian dari komponen resiko kendali dari model resiko kendali auditor harus memperoleh : suatu pemahaman dari pengendalian internal dan mengumpulkan bukti terkait untuk mendukung penilaian itu
2.Sistem Pengendalian Internal : terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya

KOMPONEN PENGENDALIAN INTERNAL
Pengendalian Internal : pengendalian yang dirancang dan implementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi
Lima komponen pengendalian internal :
1.Lingkungan Kendali
2.Penilaian Resiko
3.Aktivitas Pengendalian
4.Informasi dan Komunikasi
5.Pengawasan
Lingkungan kendali adalah payung untuk keempat komponen lainnya, tanpa suatu lingkungan kendali yang efektif, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif, dengan mengabaikan mutu mereka

PROSEDUR UNTUK MEMPEROLEH SUATU PEMAHAMAN PENGENDALIAN INTERNAL
Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan bukti tentang rancangan dan penempatan dalam operasional sepanjang tahap pemahaman, menunjukkan bagaimana pertimbangan auditor dari pengendalian internal mempengaruhi pengujian substantif akan saldo akun
Dalam memperoleh pemahaman dari pengendalian internal,auditor perlu mempertimbangkan dua aspek:
a.Perancangan berbagai kendali didalam masing-masing komponen
b.Apakah mereka telah ditempatkan dalam operasional

Alasan Untuk Memahami Pengendalian Internal Yang Cukup Untuk Merencanakan Audit 

SAS 55 (diperbaiki oleh SAS 78 dan SAS 94, AU 319) “meminta auditor untuk memperoleh sebuah pemahaman akan pengendalian internal untuk setiap audit”
- Auditabilitas 
- Potensi Salah Saji Material 
- Resiko Deteksi 
- Rancangan Ujian 

Suatu pendekatan umum yang digunakan oleh auditor adalah untuk :
a.Memperoleh suatu pemahaman dari lingkungan kendali, prosedur penilaian resiko, informasi akuntansi dan sistem komunikasi dan metode pengawasan pada suatu tingkatan yang wajar terperinci
b.Mengidentifikasi pengendalian spesifik yang akan mengurangi resiko kendali dan membuat suatu penilaian dari resiko pengendalian
c.Menguji kendali untuk efektivitas

MENILAI RESIKO PENGENDALIAN 
Empat penilaian yang spesifik harus dibuat untuk tiba dipenilaian awal :
1.Menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit
2.Menentukan resiko kendali yang telah dinilai didukung oleh pemahaman yang diperoleh
3.Menilai apakah mungkin bahwa resiko kendali yang dinilai lebih rendah bisa didukung
4.Menentukan resiko pengendalian yang sesuai yang telah dinilai 

Mengidentifikasi sasaran audit yang terkait dengan transaksi auditor biasanya menilai resiko pengendalian untuk sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi untuk masing-masing jenis transaksi dalam setiap siklus transaksi
Mengidentifikasi pengendalian spesifik auditor mengidentifikasi kendali dengan melanjutkan informasi yang deskriptif tentang sistem klien
Mengkomunikasikan Kondisi yang Bisa Dilaporkan dan Hal Terkait
SAS 60 (AU 325) Kondisi yang bisa dilaporkan Komunikasi Komite Audit auditor mengkomunikasikan kondisi yang dilaporkan dengan komite audit, jika tidak dengan orang yang dalam organisasi yang memiliki tanggungjawab keseluruhan atau operasional untuk pengendalian internal
Bentuk komunikasi surat, jika komunikasi lisan didokumentasikan dalam kertas kerja 
Surat manajemen tambahan untuk kondisi yang dilaporkan

UJIAN PENGENDALIAN
Prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung suatu resiko pengendalian yang dinilai kurang
Prosedur untuk ujian pengendalian :
- Melakukan wawancara dengan personil klien yang sesuai
- Menguji dokumen, arsip, dan catatan
- Mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian 
- Melaksanakan kembali prosedur klien

Tingkat Prosedur 
Tingkat dimana ujian pengendalian diterapkan tergantung pada nilai tingkat resiko pengendalian yang diinginkan
- Kepercayaan pada bukti dari audit tahun sebelumnya
- Pengujian kurang dari keseluruhan periode audit
- Merotasi ujian pengendalian

Hubungan Ujian Pengendalian dengan prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman

Persamaan dan perbedaan pengujian kendali dan prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman
Persamaan : meliputi pemeriksaan/wawancara, dokumentasi dan pengamatan
Perbedaan : 1.Dalam memperoleh suatu pemahaman, prosedur diberlakukan bagi semua kendali dikenali sebagai bagian dari pemahaman pengendalian internal, 2.Prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman hanya dilakukan pada satu atau beberapa transaksi

MEMUTUSKAN RENCANA RESIKO PENDETEKSIAN DAN MERANCANG UJIAN SUBSTANTIF
Untuk melakukan hal itu Auditor menggunakan hasil dan proses penilaian resiko kendali dan ujian pengendalian

SUMMARY :
Suatu paragraf pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Pemahaman akan pengendalian internal terutama pemahaman yang berkaitan dengan keandalan dari pelaporan keuangan.
Pengendalian internal memiliki lima kategori pengendalian yang direncanakan dan diimplementasikan oleh manajemen untuk memberikan jaminan bahwa sasaran hasil pengendalian manajemen akan terpenuhi. Kelima kategori tersebut adalah:
1.Lingkungan Kendali terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti pentingnya bagi entitas itu.
2.Penilaian Resiko adalah identifikasi manajemen dan analisis resiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP/PSAK
3.Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi resiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas itu.
4.Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas asset yang terkait.
5.Pengawasan adalah aktivitas penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/ prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti yang diharapkan.

Tugas auditor dalam memperoleh pemahaman dari pengendalian internal adalah untuk mengetahui tentang masing-masing dari kelima komponen pengendalian internal. Dalam memperoleh pemahaman tersebut, auditor perlu mempertimbangkan dua aspek yakni aspek perancangan berbagai kendali di masing-masing komponen dan aspek apakah mereka telah ditempatkan dalam operasional.
Dallam memperoleh pemahaman dari pengendalian internal terdapat lima prosedur audit yang berhubungan dengan pemahaman auditor akan pengendalian internal yakni sebagai berikut:
1.Memperbaharui dan mengevaluasi pengalaman auditor yang sebelumnya auditor dengan entitas itu.
2.Meminta keterangan dari personil klien.
3.Menguji dokumen dan arsip.
4.Mengamati aktivitas dan operasional entitas.

Tiga metode yang biasanya digunakan untuk mengdokumentasikan pemahaman pengendalian internal adalah naratif, bagan alur, dan daftar pertanyaan. Naratif adalah suatu uraian tertulis tentang pengendalian internal klien, bagan alur adalah perwujudan simbolis berbentuk diagram dari dokumen klien dan aliran berurut mereka dalam organisasi, sedangkan daftar pertanyaan merupakan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian pada setiap area audit sebagai sebuah cara untuk menunjukkan kepada auditor aspek-aspek dari pengendalian internal yang mungkin tidak memadai.
Saat auditor memperoleh pemahaman dari pengendalian internal yang cukup untuk perencanaan audit, suatu penilaian awal dari risiko kendali harus dibuat. Terdapat empat penilaian spesifik yang dibuat untuk tiba di penilaian awal yaitu :
1.Menilai apakah laporan keuangan dapat diaudit.
2.Menentukan risiko kendali yang telah dinilai didukung oleh pemahaman yang diperoleh.
3.Menilai apakah mungkin bahwa risiko kendali yang dinilai lebih rendah bisa didukung.
4.Menentukan risiko pengendalian yang sesuai telah dinilai.

Suatu penggunaan utama dari pemahaman auditor akan pengendalian internal adalah untuk menilai risiko pengendalian untuk masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transakasi. Namun dalam membuat risiko penilaian ini, risiko pengendalian yang dinilai harus dibatasi pada tingkatan yang didukung oleh bukti. Prosedur yang digunakan untuk memperoleh bukti demikian disebut pengujian pengendalian. Dalam melakukan uji pengendalian terdapat beberapa prosedur yang dilakukan yaitu:
1.Meminta keterangan dari personil klien yang sesuai.
2.Menguji dokumen, arsip, dan laporan.
3.Mengamati aktivitas yang terkait dengan pegendalian.
4.Melaksanakan kembali prosedur klien.


KLIK DISINI

AUDIT ATAS SIKLUS PENJUALAN DAN PENERIMAAN KAS: PENGUJIAN ATAS PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS TRANSAKSI

Tujuan menyeluruh dalam audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas adalah untuk mengevaluasi apakah saldo-saldo yang dipengaruhi oleh siklus ini telah disajikan secarawajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut ini adalah akun-akun utama yang terdapat dalam siklus penjualan dan penerimaan kas.
1. Penjualan
2. Retur dan Pengurangan harga penjualan
3. Beban piutang tak tertagih
4. Potongan tunai yang diambil
5. Piutang usaha dagang
6. Penyisihan piutang tak tertagih
7. Kas di bank (debet dari penerimaan kas)

Hakekat Siklus Penjualan dan Penerimaan Kas
Siklus penjualan dan penerimaan kas meliputi keputusan dan proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual kepada pelanggan. Siklus ini dimulai dengan permintaan oleh pelanggan dan berakhir dengan perubahan bahan atau jasa menjadi piutang usaha, dan akhirnya menjadi uang tunai.

Siklus diatas meliputi beberapa golongan transaksi, akun dan fungsi-fungsi usaha, demikian pula sejumlah dokumen dan catatn ini terlihat dibawah ini:
Golongan Transaksi Akun-akun Fungsi bisnis Dokumen dan transaksi
Penjualan Penjualan dan piutang usaha/dagang Pemrosesan order pelanggan
Persetujuan penjualan kredit
Pengiriman barang
Penagihan ke konsumen dan pencatatn penjualan Order pelanggan
Order penjualan
Order pelanggan atau order penjualan
Dokumen pengiriman
Faktur penjualan
Jurnal penjualan
Laporan ihtisar penjualan
Berkas induk piutang usaha
Neraca saldo piutang usaha
Rekening bulanan
Penerimaan kas Kas di bank (debet dari penerimaan kas)
Piutang usaha Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas Nota pembayaran
Daftar penerimaan kas yang disiapkan sebelumnya
Jurnal penerimaan kas

Retur dan pengurangan harga penjualan Retyur dan pengurangan harga penjualan 
Piutang usaha/dagang Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan Nota kredit
Jurnla retur dan pengurangan harga penjualan
Penghapusan piutang tak tertagih Piutang usaha
Penyisihan piutang tak tertagih Penghapusan piutang tak tertagih Formulir otorisasi penghapusan piutang
Beban piutang tak tertagih Beban piutang tak tertagih
Penyisihan piutang tak tertagih Penyisihan piutang Tidak dapat diterapkan

FUNGSI-FUNGSI USAHA DALAM SIKLUS DAN DOKUMEN DAN CATATAN TERKAIT:
Permintaan barang oleh penggan merupakan titik awal keseluruhan siklus. Biasanya, ini merupakan penawaran untuk membeli barang dengan ketentuan tertentu. Penerimaan order pelanggan akan menghasilkan order penjualan.




KLIK DISINI

SA Seksi 150 STANDAR AUDITING

Sumber: PSA No. 01

PENDAHULUAN

01 Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu ”prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.


STANDAR AUDITING

02 Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi1 bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
_____________________
1 Lihat catatan kaki pada halaman 110.2 .

03 Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. “Materialitas” dan “risiko audit” melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

04 Konsep “materialitas” bersifat bawaan dalam pekerjaan auditor independen. Dasar yang lebih kuat harus dicari sebagai landasan pendapat auditor independen atas unsur-unsur yang secara relatif lebih penting dan unsur-unsur yang mempunyai kemungkinan besar salah saji material. Misalnya, dalam perusahaan dengan jumlah debitur yang sedikit, dengan nilai piutang yang besar, secara individual piutang itu adalah lebih penting dan kemungkinan terjadinya salah saji material juga lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai jumlah nilai piutang yang sama tetapi terdiri dari debitur yang banyak dengan nilai piutang yang relatif kecil. Dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, sediaan umumnya mempunyai arti penting, baik bagi posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan, sehingga secara relatif sediaan memerlukan perhatian auditor yang lebih besar dibandingkan dengan sediaan dalam perusahaan jasa. Begitu pula, piutang umumnya memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan premi asuransi dibayar di muka.

05 Pertimbangan atas risiko audit berkaitan erat dengan sifat audit2. Transaksi kas umumnya lebih rentan terhadap kecurangan jika dibandingkan dengan transaksi sediaan, sehingga audit atas kas harus dilaksanakan secara lebih konklusif, tanpa harus menyebabkan penggunaan waktu yang lebih lama. Transaksi dengan pihak tidak terkait biasanya tidak diperiksa serinci pemeriksaan terhadap transaksi antarbagian dalam perusahaan atau transaksi dengan pimpinan perusahaan dan karyawan, yang tingkat kepentingan pribadi dalam transaksi yang disebut terakhir ini sulit ditentukan. Pengendalian intern terhadap lingkup audit mempengaruhi besar atau kecilnya risiko salah saji terhadap prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Semakin efektif pengendalian intern, semakin rendah tingkat risiko pengendalian.
_____________________
2 Lihat SA Seksi 312 [PSA No. 25] Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit .


JASA SELAIN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

06 Sebagai tambahan terhadap audit atas laporan keuangan, sepanjang relevan dengan keadaan yang dihadapi oleh auditor independen, kesepuluh standar auditing tersebut berlaku untuk jasa selain audit atas laporan keuangan, kecuali jika dinyatakan lain dalam suatu Pernyataan Standar Auditing.


TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

07 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.


KLIK DISINI

ETIKA DAN BISNIS

PENGERTIAAN ETIKA DAN BISNIS
Manuel G Velasquez, Etika merupakan suatu studi moralitas. Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk. 
Bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengolah sumber daya ekonomi secara efektif dan efesien. Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan pada sebagian sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa atau sektor perdagangan yang dibutuhakan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat.
Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etik juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebajikannya. Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara etik mesti mengunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di masyarakat. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan itu diukur dengan tolok ukur paradigma moralitas dan nilai-nilai etika terutama pada moralitas dan etika ini harus menjadi bagian yang integral dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan bisnis.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM BISNIS
Sebelum berbicara jauh mengenai prinsip-prinsip etis dalam bisnis dan untuk lebih memahami konsep dan pengertiannya, berikut ini adalah beberapa kasus pendekatan mengenai evaluasi moral antara lain :
1. Kasus Pengesahan Undang – Undang Apartheid Pertama 
Sistem Apartheid yang dikuasai oleh Partai Nasional khusus Kulit Putih melegalkan diskriminasi rasial pada seluruh aspek kehidupan. Sistem apartheid ini menghapuskan seluruh penduduk kulit hitam dari hak politik dan hak sipilnya seperti mereka tidak dapat memilih, tidak dapat jabatan politis yang penting, tidak dapat bergabung secaara kolektif, atau pun hak atas Undang-undang. Hal inilah yang mengakibatkan kulit hitam melakukan demontrasi berkali - kali melawan pemerintahan kulit putih Afrika Selatan. Aksi tersebut langsung ditanggapi oleh pemerintah Kulit Putih Afrika Selatan dengan pembunuhan, penangkapan di mana - mana serta represi. Termasuk ditangkapnya Nelson Mandela (anak pimpinan kulit hitam).

2. Kasus Pertentangan akan Kedudukan Perusahaan Caltex di Afrika Selatan.
Hal ini dipicu adanya penentangan yang dilakukan para pemegang saham agar Caltex memutuskan hubungan dengan pemerintah Afrika Selatan dengan alasan bahwa orang kulit hitam tidak punya hak di wilayah kulit putih. Perdebatan tentang apakah Caltex perlu melanjutkan operasinya di Afrika Selatan ini merupakan perdebatan moral. Argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut mengacu pada pertimbangan moral, yang dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis standar moral yaitu utilitarianisme, hak, keadilan, dan perhatian.
Pertimbangan moral yang diajukan manajer Caltex antara lain jika perusahaan tetap melaksanakan operasi di Afrika Selatan maka kesejahteraan orang kulit hitam dan kulit putih akan meningkat, namun jika perusahaan pergi maka orang kulit hitamlah yang akan mengalami kerugian besar. Pernyataan inilah yang disebut dengan standar moralitas utilitarian yaitu prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar bila mampu menekan biaya sosial dan memberikan keuntungan sosial yang lebih besar. 
Pernyataan manajer Caltex yang akan memberikan perhatian khusus bagi pekerja kulit hitam dan pertanggungjawaban akan kesejahteraaan mereka inilah yang disebut Etika memberi perhatian. Artinya etika yang menekankan pada usaha memberikan perhatian terhadap kesejahteraan orang sekitar. Sedangkan perjuangan dari seorang Nelson Mandela yang sangat berani inlah yang disebut dengan etika kebaikan. Hal ini dikarenakan jenis evaluasi yang didasarkan atas karakter moral seseorang atau kelompok..

A. Utilitarianisme
Utilitarianisme merupakan semua pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Banyak analisa yang meyakini bahwa cara terbaik untuk mengevaluasi kelayakan suatu keputusan bisnis adalah dengan mengandalkan pada analisa biaya keuntungan utilitarian. Tindakan bisnis yang secara sosial bertanggung jawab adalah tindakan yang mampu memberikan keuntungan terbesar atau biaya terendah bagi masyarakat. Misalnya kasus yang terjadi pada perusahaan mobil Ford.
Pada saat posisi penjualan mobil menurun dibandingkan dengan pesaing lain, maka manajer Ford segera melakukan strategi cepat dengan memfokuskan pada desain, pemanufakturan, dan penjualan yang cepat. Hal ini dilakukan agar memperoleh kembali pangsa pasar. Akibat proyek yang dilakukan dengan terburu-buru ini, maka desain teknis pun tidak diperhatikan seperti apabila terjadi tabrakan maka keselamatan penumpangpun sangat rawan. Alasan manajer tetap memproduksinya antara lain dikarenakan desain mobil sudah memenuhi semua standar hukum dan peraturan pemerintah, manajer beranggapan bahwa mobil telah memiliki tingkat keamanan yang sebanding dengan mobil dari perusahaan lain, serta dikarenakan studi biaya keuntungan (biaya modifikasi) tidak bisa ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh. Jadi utilitarianisme digunakan untuk semua teori yang mendukung pemilihan tindakan yang memaksimalkan keuntungan.

B. Utilitarianisme Tradisional
Pendiri Utilitarianisme adalah Jeremy Bentham, dalam menetapkan sebuah kebijakan dan peraturan sosial, Bentham selalu membuat keputusan tersebut yang mampu mamberikan norma yang dapat diterima publik. Secara singkat, prinsip utilitarian yaitu :
Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas sosial yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan.
Artinya prinsip ini mengasumsikan bahwa keuntungan dan biaya dari suatu tindakan dapat diukur dengan menggunakan skala numerik biasa, lalu ditambah atau dikurangi dengan nilai yang diperoleh. Kesalahan anggapan terhadap prinsip Utilitarian antara lain : 
1. Prinsip utilitarian mengatakan bahwa tindakan yang benar dalam suatu situasi adalah tindakan yang menghasilkan utilitas lebih besar dibandingkan kemungkinan tindakan lainnya. Hal ini tidak berarti tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan utilitas besar bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi, tindakan dianggap benar jika menghasilkan utilitas paling besar bagi semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut (termasuk orang yang melakukan tindakan tersebut).
2. Prinsip utilitarian tidak menyatakan bahwa tindakan yang dianggap benar sejauh keuntungan dari tindakan tersebut lebih besar dari biayanya. Namun utilitarianisme meyakini bahwa ada satu tindakan yang benar yaitu tindakan yang memberikan keuntungan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari tindakan alternatif lain.
3. Prinsip utilitarian mewajibkan kita untuk mempertimbangkan konsekuensi langsung dari tindakan kita. Sebaliknya pengaruh tidak langsungnya juga harus dipertimbangkan.

Dengan demikian ada 3 hal yang harus dilakukan jika dalam situasi tertentu :
1. Menentukan tindakan atau kebijakan alternatif.
Seperti pada perusahan Ford, secara impisit mempertimbangkan 2 alternatif yaitu mendesain ulang Pinto dengan menambah pelindung karet di sekeliling tangki bahan bakar atau memutuskan untuk tanpa menggunakan pelindung.
2. Menentukan biaya dan keuntungan langsung maupun tak langsung.
Misalnya pada perkiraan perhitungan Ford atas biaya dan keuntungan yang akan diterima oleh semua pihak yang terlibat jika desain Pinto dirubah, serta yang akan ditanggung jika desainnya tidak berubah.
3. Tindakan yang etis tepat adalah yang memberikan utilitas paling besar.
Misalnya saatt manajer Ford memutuskan bahwa tindakan yang memberikan utilitas paling besar dan biaya paling rendah adalah dengan tidak mengubah desain Pinto.

Utilitarianisme juga sejalan dengan kriteria intuitif yang digunakan orang dalam membahas perilaku atau tindakan moral. Misalnya pada saat orang memiliki kewajiban moral untuk melakukan tindakan tertentu, hal ini sering mengacu pada keuntungan atau kerugian yang nantinya diakibatkan. Moralitas juga mewajibkan seseorang untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Utilitarianisme memenuhi persyaratan tersebut selama prinsip tersebut mempertimbangkan pengaruh tindakan pada orang lain, dan mewajibkan seseorang untuk memilih utilitas paling besar.
Utilitarianisme juga menjadi dasar teknik analisis biaya-keuntungan ekonomi. Analisis ini digunakan untuk menentukann tingkat kelayakan investasi dalam suatu proyek dengan mencari tahu apakah keuntungan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan biaya ekonomi saat ini dan masa mendatang.

C. Masalah Pengukuran
Masalah dalam kaitannya dengan utilitarianisme terfokus pada hambatan yang dihadapi saat nenilai utilitas seperti:
1. Bagaimana nilai utilitas dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang yang berbeda dapat diukur dan perbandingkan.
2. Biaya dan keuntungan tampak sulit dinilai.
3. Banyaknya keuntungan dan biaya dari suatu tindakan tidak dapat diprediksi, maka penilaian tidak dapat dilakukan dengan baik.
4. Masih belum jelas apa yang bisa dihitung sebagai keuntungan dan yang dihitung sebagai biaya.
Cara menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menerima penilaian dari kelompok sosial atau kelompok lain.

D. Masalah Hak dan Keadilan
Hambatan Utilitarianisme adalah prinsip tersebut tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan moral yaitu yang berkaitan dengan hak dan keadilan. Tanggapan utilitarian terhadap pertimbangan hak dan keadilan yaitu dengan mengajukan sati versi utilitarianisme alternatif yang cukup penting dan berpengaruh, yang disebut dengan rule-utilitarian.
Strategi dasar dari rule-utilitarian adalah membatasi analisis utilitarian hanya pada evaluasi atas peraturan moral. Jadi teori rule-utilitarian memiliki 2 prinsip yaitu :
1. Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar.
2. Sebuah peraturan moral dikatakan benar jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya; jika semua orang yang mengikuti peraturan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang diperoleh; jika semua orang yang mengikuti peraturan moral alternatif lainnya.

E. Konsep Hak
Hak adalah klaim atau kepemilikan sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu acara tertentu. Hak berasal dari sistem hukum yang mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Hak juga bisa berasal dari sistem standar moral yang tidak tergantung pada sistem hukum tertentu. Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan individu untuk memilih dengan bebas apapun kepentingan dan melindungi pilihan mereka.
Hak moral memiliki 3 karakteristik penting yang memberikan fungsi pemungkinan dan pelindungan antara lain:
1. Hak moral erat dengan kewajiban.
Memiliki hak moral bearti orang lain memiliki kewajiban tertentu terhadap pemilik hak tersebut. Misalkan hak moral untuk melakukan ibadah sesuai keyakinan saya, dapt didefinisikan kaitannya dengan kewajiban moral orang lain untuk tidak mengganggu ibadah yang saya lakukan.
2. Hak moral memberikan otonomi dan kesetaraan bagi individu dalam mencari kepentingan mereka.
Hak menunjukkkan aktivitas yang bebas mereka cari. Misalnya saat akan melakukan ibadah sesuai keyakinan, maka tidak perlu izin orang lainsaat melaksanakannya.
3. Hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan seseorang dan untuk melindungi orang lain.
Jika memiliki hak moral untuk melakukan sesuatu maka otomatis juga akan memiliki pembenaran moral dalam melakukannya. Misalnya saat kita membenarkan tindakan dari orang kuat yang sedang membantu orang yang lemah.

F. Hak Negatif dan Positif

Hak negatif dapat digambarkan dari fakta bahwa hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut. Misalnya jika kita memiliki sebuah privasi maka baik atasan kita pun berkewajiban untuk tidak mencampurinya.
Hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negatif namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari kepentingannya. Misalnya, saya berhak mendapat kehidupan yang layak, ini tidak berarti orang lain tidak boleh mencampurinya. Namun jika saya tidak mendapat kehidupan yang layak maka pemerintah harus memberikannya.

G. Hak dan Kewajiban Kontraktual

Hak dan kewajiban kontraktual merupakan hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain. Hak dan kewajiban kontraktual memberikan dasar bagi kewajiban khusus yang diperoleh seseorang saat dia menerima jabatan atau peran dalam sebuah organisasi sosial yang sah. Sistem peraturan yang mendasari hak dan kewajiban kontraktual diinterpretasikan mencakup sejumlah batasan moral diantaranya :
1. Kedua belah pihak harus memahami sepenuhnya sifat dari perjanjian yang mereka buat.
2. Kedua belah pihak dilarang mengubah fakta perjanjian kontraktual dengan sengaja.
3. Kedua belah pihak dalam kontrak tidak boleh mendatangani perjanjian karena paksaan atau ancaman.
4. Perjanjian kontrak tidak boleh mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan yang amoral.

H. Dasar Hak Moral
Dasar yang lebih baik bagi hak moral diberikan oleh teori etis yang dikembangkan Immanuel Kant. Teori Kant didasarkan pada prinsip moral yang ia sebut perintah kategoris, dan yang mewajibkan semua orang diperlakukan sebagai makhluk yang bebas dan sederajat dengan yang lain. Menurut Kant masing-masing hak memerlukan proses kualifikasi, penyesuaian dengan kepentingan lain dan argumen pendukung.
Rumusan perintah kategoris Kant mencakup 2 kriteria dalam menentukan apa yang benar dan salah secara moral yaitu :
1. Universalisabilitas 
Alasan seseorang melakukan suatu tindakan haruslah alasan yang dapat diterima semua orang , setidaknya dalam prinsip.
2. Reversibilitas
Alasan seseorang melakukan suatu tindakan haruslah alasan yang dapat dia terima jika orang lain menggunakannya, bahkan sebagai dasar dari bagaimana mereka memerlakukan dirinya.

I. Masalah pada Pandangan Kant
Berbagai kritikan terhadap teori Kant antara lain :
1. Teori Kant tidak cukup tepat untuk bisa selalu bermanfaat.
Misalnya seorang pembunuh haruskah dihukum atau tidak. Tentunya bagi pembunuh menolaknya, namun di sisi lain mereka sepakat daripada harus dibunuh oleh orang lain nantinya.
2. Batasan hak dan bagaimana hak tersebut diseimbangkan dengan hak yang berkonflik lainnya.
Misalnya saat sekelompok orang memainkan alat musik dengan sangat keras, yang mengganggu orang lain.
3. Kriteria universalisabilitas dan reversibilitas.
Misalnya saat pimpinan perusahaan yang melakukan diskriminasi pada pekerja kulit hitam dengan memberikan upah rendah dibandingkan pekerja kulit putih. Hal ini sangat tidak benar tentunya karena tindakan tersebut tidak bermoral, namun menurut Kant benar.

J. Keadilan dan Kesamaan 
Norma keadilan secara umum tidak menolak hak-hak moral individu. Sebagian alasannya adalah dalam tingkatan tertentu, keadilan didasarkan pada hak-hak moral individu. Hak moral untuk diperlakukan sebagai individu yang sederajat dan bebas misalnya merupakan bagian dari apa yang berada di balik gagasan yang menyatakan bahwa keuntungan dan beban haruslah didistribusiikan secara merata. 
Masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kewajaran biasanya dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Keadilan distributif, yang merupakan kategori pertama dan paling mendasar berkaitan dengan distribusi yang adil atas keuntungan dan beban dalam masyarakat. Keadilan retributif, kategori kedua mengacu pada pemberlakuan hukuman yang adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Hukuman yang adil adalah hukuman yang dalam artian tertentu layak diterima oleh orang yang melakukan kesalahan. Keadilan kompensasif, kategori ketiga berkaitan dengan cara yang adil dalam memberikan kompensasi pada seseorang atas kerugian yang mereka alami akibat perbuatan orang lain. Kompensasi yang adil adalah kompesasi yang dalam artian tertentu proporsional dengan nilai kerugian yang diderita. Masing-masing kategori tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.
1. Keadilan Distributif 
Masalah-masalah tentang keadilan distributif muncul bila ada orang-orang tertentu yang memilki perbedaan klaim atas keuntungan dan beban dalam masyarakat, dan semua klaim mereka tidak dapat dipenuhi. Saat keingina dan keenggana orang-orang lebih besar dari sumber daya yang ada. Mereka terpaksa menggunakan prinsip-prinsip tertenru untuk mengalokasikan sumberdaya tersebut serta beban masyarakat dalam cara-cara yang adil dan mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Prinsip dasar dari keadilan distributif adalah bahwa individu-individu yang sederajat dalam segala hala yang berkaitan dengan perlakuan yang dibicarakan haruslah memperoleh keuntungan dan beban yang serupa sekalipun mereka tidak sama dalam aspek yang tidak relevan lainnya, adan individu yang tidak sama dalam suatu aspek yang relevan perlu diperlakukan secara tidak sama sesuai dengan ketidaksamaan mereka. Prinsip ini bersifat formal yang didsarkan pada gagasan logis bahwa harus konsisten dalam menghadapi masalah yang sama atau serupa. Berikut ini beberapa prinsip dalam keadilan distributif yaitu :
a. Keadilan sebagai Kesamaan
Kaum egaliteran mengakui bahwa tidak ada perbedaan yang relevan diantara semua orang yang bisa dipakai sebagai pembenaran atas perlakuan yang tidak adil. Menurut pandangan egaliteran, semua keuntungan dan beban haruslah dan didistribuasikan menurut kaidah semua orang harus memperoleh bagian keuntungan dan beban masyarakat atau kelompok dalam jumlah yang sama. kesamaan juga diusulkan sebagai dasar keadilan, bukan hanya untuk seluruh masyarakat namun juga dalam kelompok-kelompok kecil dan organisasi. 
b. Keadilan Berdasarkan Kontribusi
Menyatakan bahwa keuntungan masyarakat haruslah didistribusikan sesuai dengan jumlah yang disumbangkan masing-masing individu dalam masyarakat atau kelompok. Semakin banyak yang diberikan seseorang kepada masyarakat semakin banyak pula yang berhak diperolehnya. Keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan nilai sumbangan individu yang diberikan pada masyarakat, tugas, kelompok, atau pertukaran. Prinsip kontribusi ini merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam menentuka upah dan gaji di perusahaan negara kapitalis seperti Amerika.
c. Keadilan Berdasarkan Kebutuhan dan Kemampuan
Menyatakan bahwa beban kerja harus lah didistribusikan sesuai dengan kemampuan orang-orang, dan keuntungan harus lah didistribusikan sesuai kebutuhan mereka. Hal ini berdasarkan pada gagasan bahwa orang-orang menyadari potensi mereka dengan menunjukkan kemampuan dalam kerja yang produktif. Keuntungan yang dihasilkan dari kerja harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan manusia.
d. Keadilan sebagai Kebebasan
Setiap orang sesuai dengan apa yang dipilih untuk dilakukan, bagi setiap orang sesuai dengan apa yang mereka pilih untuk diri mereka (mungkin dengan bantuan orang lain) dan apa yanng dipilih orang lain untuk dilakuan baginya dan mereka pilih untuk untuk diberikan padanya atas apa yang telah mereka berikan sebelumya dan belum diperbanyak atau dialihkan.
e. Keadilan sebagai Kewajaran 
Dikemukakan oleh John Rawis berdasarkan pada asumsi dasar bahwa konflik yang melibatkan masalah keadilan pertama haruslah dihadapi dengan membuat metode yang tepat dalam memilih prinsip-prinsip untuk menanganinya. Setelah metode ini dibuat prinsip yang kita pilih dengan menggunakan metode itu haruslah mampu berperan sebagai prinsip keadilan distributif. Rawis menyatakan bahwa distribusi keuntungan dan beban dalam suatu masyarakat adalah jika,dan hanya jika :
1) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar paling ekstensif yang dalam hal ini mirip dengan kebebasan untuk semua orang.
2) Ketidakadilan sosial dan ekonomi diatur sedemikian sehingga keduanya :
a) Mampu memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung.
b) Ditangani dalam lembaga dan jabatan yang terbuka bagi semua orang berdasrkan prinsip persamaan hak dalam memperoleh kesempatan.

Prinsip 1) disebut prinsip kebebasan sederajat yang pada intinya prinsip ini mengatakan bahwa kebebasan setiap warga negara harus lah dilindungi dari gangguan orang alian dan harus lah sederajat anatara orang yang satu dengan orang yang lain. Bagian a) prinsip kedua disebut prinsip perbedaan yang mengasumsikan bahwa sebuah masyarakat yang produktif memang harus memasukkan sejumlah ketidaksamaan. Namun selanjutnya perlu mangambil langkah-langkah untuk memperbaiki posisi kelompok paling bawah seperti orang yang sakit atau cacat. Bagian b) prinsip 2) disebut prinsip kesamaan hak dalam memperoleh kesempatan yang mengatakan bahwa setiap orang harus lah memilki hak yang sama dalam memperoleh jabatan penting dalam berbagai lembaga masyarakat. Ini bukan hanya berarti kualifikasi kerja harus lah sesuai persyaratan kerja, namun juga setiap orang berhak memeperoleh akses pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan.
2. Keadilan Retributif
Merupakan keadilan yang berkaitan dengan keadilan dalam rangka menyalahkan atau menghukum seseorang yang telah melakukan kesalahan. Jika seseorang tidak tahu atau tidak bisa memilih secara bebas apa yang dia lakukan, maka dia tidak bisa dihukum adil. Hukuman yang adil adalah kepastian bahwa orang yang dihukum benar-benar melakukan yang dituduhkan padanya. Selain itu juga hukuman harus lah konsisten dan proporsional dengan kesalahannya. Hukuman dianggap konsisten hanya jika semua orang akan memperoleh hukuman yang sama untuk kesalahan yang sama, sedangkan hukuman dianggap proporsional dengan kesalahan jika hukuman tersebut tidak lebih besar dibandingkan kerugian yang diakibatkan kesalahan.
3. Keadilan Kompensasif 
Berkaitan dengan keadilan dalam memperbaiki kerugian yang dilalami seseorang akibat tindakan orang lain atau sering juga disebut sebagai ganti rugi. Tidak ada aturan yang pasti dalam menentukan seberapa banyak kompensasi yang perlu diberikan oleh pelaku pada korban. Keadilan hanya mengharuskan bahwa pelaku sebisa mungkin mengembalikan apa yang diambilnya, dan itu biasanya berarti bahwa jumlah ganti rugi haruslah sama dengan yang diketahui pelaku pada korbannya. Kaum moralis tradisional menyatakan bahwa seseorang memiliki kewajiban moral untuk memeberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan jika tiga syarat berikut terpenuhi, yaitu :
a. Tindakan yang mengakibatkan kerugian adalah kesalahan atau kelalaian.
b. Tindakan tersebut merupakan penyebab kerugian yang sesungguhnya. 
c. Pelaku mengakibatkan kerugian secara sengaja.

K. Etika Memberi Perhatian
1. Parsialitas dan Perhatian
Dalam hal ini etika perhatian menekankan pada dua syarat moral, yaitu :
a. Kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta menyetarakan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain.
b. Kita memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan memperhatikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri, dan dengan memberikan tanggapan secara positif pada kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan orang-orang yang membutuhkan dan bergantung pada perhatian kita.
Namun penting juga untuk tidak membatasi gagasan tentang hubungan konkret ini hanya pada hubungan antara dua individu atau antara seseorang dengan kelompok individu tertentu. Ada dua hal penting yang perlu diketahui. Pertama, tidak semua hubungan memiliki nilai, dan tidak semuanya menciptakan kewajiban untuk memberi perhatian. Kedua, perlu diketahui bahwa dalam memberikan perhatian kadang berkonflik. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tidak ada aturan tetap yang mampu menyelesaikan semua konflik.
2. Hambatan dalam Etika Perhatian
Pendekatan etika perhatian memperoleh sejumlah kritik berdasarkan beberapa alasan. Pertama, dikatakan bahwa etika perhatian bisa berubah menjadi favoritisme yang tidak adil atau bersikap parsial ( berat sebelah). Kritik kedua mengklaim bahwa persyaratan etika perhatian bisa menyebabkan kebosanan. Dalam mewajibkan orang-orang untuk memberikan perhatian pada anak-anak orang tua, saudara, pasangan, kekasih, teman dan anggota komunitas lain. Etika perhatian tampak mengharuskan semua orang mengorbankan kebutuhan dan keinginan mereka demi kesejahteraan orang lain.
Keuntungan etika perhatian adalah mendorong untuk fokus pada nilai moral dari sikap parsial terhadap orang dekat dan arti penting moral dalam memberikan tanggapan pada mereka secara khusus yang tidak kita berikan pada orang lain.

L. Memadukan Utilitas, Hak, Keadilan, dan Perhatian
Standar utilitarian wajib digunakan saat kita tidak memiliki sumberdaya yang mampu memenuhi tujuan atau kebutuhan semua orang sehingga mempertimbangkan keuntungan dan biaya sosial dari suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Penilaian moral sebagian juga didasarkan pada standar-standar yang menunjukkan bagaimana individu harus diperlakukan atau dihargai. Selain itu juga didasarkan pada standar-standar keadilan yang menunjukkan bagaiman keuntungan dan beban didistribusikan di antara para anggota kelompok masyarakat. Selanjutnya penilaian moral juga didasarkan pada standar-standar perhatian yang mengacu pada jenis perhatian yang perlu kita berikan pada orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan kita. Standar perhatian berperan penting bila muncul persoalan-persoalan moral yang melibatkan individu dalam suatu jaringan hubungan, khususnya individu-individu yang memilki hubungan erat. Berikut ini adalah gambaran keterkaiatan aspek-aspek utilitas, hak, keadilan dan perhatian dalam sebuah penilaian moral : 
Standar Moral :
1. Memaksimalkan Utilitas Sosial
2. Menghargai Hak moral
3. Mendistribusikan Keuntungan dan Beban secara Adil
4. Memberi Perhatian
Informasi Faktual
Berkaitan dengan kebijakan institusi atau perilaku yang dihadapi
Penilaian Moral atas baik buruknya kebijakan institusi atau perilaku
Bahwasanya jika dirunut berdasarkan gambar kotak di atas, penilaian moral adalah hasil penyikapan yang didasarkan atas kenyataan atau informasi faktual yang diterima dan juga standar moral di masyarakat yang menjadi petokan dalam bertingkah laku.

M. Prinsip Moral Alternatif : Etika Kebaikan
Pendekatan etika yang telah dibahas sejauh ini semuanya difokuskan pada tindakan sebagai pokok permasalahan etika dan mengabaikan karakter pelaku tindakan itu sendiri. Dalam kasus Boesky maupun kasus-kasus yang lain, masalah utama yang muncul bukanlah baik buruknya suatu tindakan, namun sifat karakter manusia yang tidak sempurna.
Banyak ahli etika yang mengkritik asumsi bahwa tindakan merupakan pokok permasalahan utama dalam etika. Etika, menurut mereka, tidak boleh hanya melihat jenis tindakan pelakunya (agen) namun juga perlu memperhatiakan jenis karakternya. Fokus pada pelaku berbeda dengan fokus pada tindakan (apa yang dia lakukan) akan lebih mampu menunjukan dengan cermat karakter seseorang termasuk diantaranya apakah karakter tersebut lebih mengarah pada keburukan atau kebaikan. Pendekatan etika lain yang lebih baik haruslah mempertimbangkan aspek kebaikan dan keburukan sebagai awalan penting dalam penalaran kita.
1. Sifat Kebaikan
Kebaikan merupakan sebuah kecenderungan yang dinilai sebagai bagian dari karakter manusia yang secara moral baik dan ditunjukan dalam perilaku dan kebiasaannya. Seseorang dikatan memiliki kebaikan moral bila dia berperilaku dengan penalaran, perasaan dan keinginan-keinginan yang menjadi karakteristik dari seseorang yang secara moral baik.
2. Kebaikan Moral
Menurut Aristoteles, sebuah kebaikan moral merupakan kebiasaan manusia yang memungkinkan bertindak sejalan dengan tujuan (nalar dan pemikiran) manusia, kemudian daya nalar dan berfikir adalah yang membedakan manusia dan makhluk lain. Seseorang dikatakan menjalani hidup sesuai dengan pemikirannya bila dia mengetahui dan memilih jalan tengah antara melakukan sesuatu terlalu jauh dan tidak terlalu jauh dalam hal tindakan, emosi dan keinginannya. Tokoh lain yaitu Aquinas seorang ahli filosofi Kristen menyatakan sependapat dengan Aristoteles hanya saja dengan tambahan kebaikan “Theologis”.
Seorang ahli filsafat Amerika, Alasdair Macyntire mengatakan bahwa yang termasuk kebaikan adalah semua karakteristik yang dipuji karena memungkinkan seseorang mencapai sesuatu yang baik dan menjadi tujuan hidup manusia.
Edmund L. Pincoffs mengkritik pendapat Macyntire karena mengklaim bahwa kebaikan hanya mencakup karakteristik-karakteristik yang disyaratkan oleh serangkaian praktik sosial tertentu. Sebaliknya Pincoffs menyatakan bahwa kebaikan mencakup semua karakteristik dalam bertindak, merasakan, dan berfikir dalam cara-cara tertentu yang digunakan sebagi dasar dalam memilih antara pribadi-pribadi atau keberadaan diri masa depan. Kebaikan terdiri dari “disposisi yang umumnya diinginkan” atau dengan kata lain diinginkan oleh orang-orang dalam menghadapi situasi atau kondisi dimana manusia hidup. Karena situasi yang dihadapi manusia sering memerlukan usaha keras untuk mampu menghadapinya, maka ketabahan dan keberanian dianggap sebagai disposisi yang secara umum diinginkan. Dengan demikian kebaikan moral adalah disposisi yang secara umum diinginkan oleh semua orang dalam situasi-situasi yang biasanya mereka hadapi dalam kehidupan ini. Disposisi tersebut diinginkan karena bermanfaat “bagi semua orang pada umumnya ataupun orang-orang yang memilikinya”.

3. Kebaikan, Tindakan, dan Institusi
Teori kebaikan mengatakan bahwa tujuan kehidupan moral adalah untuk mengembangkan disposisi-disposisi umum yang kita sebut kebaikan moral dan melaksanakan serta menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan manusia. Kunci dari implikasi tindakan teori kebaikan dapat dinyatakan dalam klaim berikut “sebuah tindakan secara moral benar jika dalam pelaksanaannya pelaku menerapkan, menunjukan atau mengembangkan karakter moral yang baik dan secara moral salah jika dalam pelaksanaannya pelaku menerapkan, menunjukan atau mengembangkan karakter moral yang buruk”.
Jadi dari perspektif tersebut, baik buruknya tindakan dapat ditentukan dengan mempelajari jenis karakter yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Dalam hal ini, etika tindakan bergantung pada hubungannya dengan karakter pelaku. Contohnya dikatakan moralitas aborsi, perzinaan, atau tindakan lain haruslah dievaluasi dengan melihat karakter orang-orang yang melaksanakannya. Jika keputusan untuk melakukan tindakan tersebut cenderung mengembangkan karakter mereka menjadi lebih bertanggung jawab, lebih perhatian, lebih berpendirian, jujur, terbuka, dan bersedia berkorban, maka tindakan-tindakan itu secara moral adalah benar. Namun jika keputusan untuk melaksanakannya cenderung menjadikan seseorang lebih egois, tidak bertanggung jawab, ceroboh dan mementingkan diri sendiri maka tindakan tersebut secara moral adalah salah.
Teori kebaikan tidak hanya memberikan kriteria dalam mengevaluasi tindakan, namun juga memberikan kriteria penting dalam mengevaluasi lembaga dan praktik-praktik sosial kita. Misalnya dikatakan sejumlah lembaga ekonomi membuat orang-orang menjadi serakah dan tindakan pemerintah memberi BLT membuat malas dan sengketa dalam masyarakat. Argumen ini pada dasarnya merupakan evaluasi atas lembaga dan praktik-praktik sosial dengan berdasarkan pada teori kebaikan.
4. Kebaikan dan Prinsip
Bila kita melihat sekilas berbagai macam disposisi yang dianggap sebagai kebaikan, tampak tidak ada satu hubungan yang sederhana antara kebaikan dan moralitas yang didasarkan pada prinsip. Sebagian kebaikan memungkinkan orang-orang melakukan apa yang disyaratkan oleh prinsip moral. Etika kebaikan tidak menyarankan tindakan-tindakan yang berbeda dan yang disarankan etika prinsip (misalnya prinsip utilitarian menyarankan tindakan yang berbeda dari yang disarankan prinsip keadilan). Demikian juga etika prinsip tidak menyarankan disposisi moral yang berbeda dengan etika kebaikan. Sebaliknya teori kebaikan berbeda dengan etika prinsip dalam cara pendekatan evaluasi moral. Teori kebaikan misalnya, menilai tindakan dalam kaitannya dengan disposisi atau karakteristik yang berhubungan dengan tindakan tersebut, sementara etika prinsip menilai disposisi dalam kaitanya dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan disposisi tersebut. Bagi etika prinsip, tindakan sebagai aspek utama sedangkan pada etika kebaikan, disposisi adalah aspek utama.
Etika kebaikan bukanlah semacam prinsip kelima yang sejajar dengan prinsip-prinsip utilitarian, hak, keadilan, dan perhatian. Sebaliknya etika kebaikan menambah dan melengkapi prinsip utilitarian, hak, keadilan dan perhatian bukan dengan melihat pada tindakan yang harus dilakukan oleh orang-orang, namun pada karakter yang harus mereka miliki. Etika kebaikan menangani jangkauan permasalahan yang sama dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan motivasi dan perasaan yang sebagian besar diabaikan oleh etika-etika prinsip.

N. Moralitas dalam Konteks Internasional
Antara negara yang satu dengan negara lain dapat dipastikan memiliki atauran, adat dan kebiasaan yang berbeda-beda meskipun tidak beda sepenuhnya. Terlebih lagi, perbedaan itu akan terasa antara negara maju dan negara berkembang. Ada pendapat yang menyatakan, saat melakukan operasi di negara kurang berkembang, perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju, wajib mengikuti aturan-aturan di negara yang lebih maju, yang dalam hal ini otomatis menerapkan standar yang lebih tinggi dan ketat. Namun klaim ini mengabaikan fakta bahwa menerapkan praktik-praktik yang dilaksanakan di negara maju ke negara yang kurang maju memungkinkan akan lebih merugikan dibandingkan menguntungkan sebuah pelanggaran standar etika utilitarian. Dengan demikian, jelas bahwa kondisi-kondisi lokal, khususnya kondisi perkembangan, setidaknya perlu dipertimbangkan saat memutuskan apakah suatu perusahaan perlu menerapkan standar dari negara yang lebih maju ke negara yang kurang maju, dan salah jika kita harus menerima klaim bahwa kita harus menerapkan standar “yang lebih tinggi” dari negara maju dimanapun berada. Ada pendapat menyatakan lebih lanjut bahwa perusahaan multi nasional haruslah mengikuti praktik-prakti lokal, apapun itu, atau bahwa mereka harus mengikuti aturan pemerintah lokal, karena pemerintahan tersebut adalah representasi dari warga mereka. Namun demikian pendapat ini juga tidak sepenuhnya benar, sehingga dalam penerapannya juga harus ada pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut.


KLIK DISINI